Waraney Puser In Tana Sulut Sikapi Kasus Penyadapan, Tegaskan Dukungan Penuh untuk Polri dan Presiden Prabowo
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Umum Organisasi Adat Waraney Puser In'Tana (WPIT) Sulawesi Utara, John F. S. Pandeirot, bersama lambang resmi organisasi.(Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, POJOKSULUT.COM – Langkah tegas Mabes Polri dalam mengusut kasus penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi mendapat perhatian luas dari daerah.
Organisasi Adat Waraney Puser In’Tana (WPIT) Sulawesi Utara secara resmi menyatakan sikap untuk mengamankan kedaulatan negara dan mendukung penegakan hukum yang transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum WPIT Sulawesi Utara, John F. S. Pandeirot, menyusul penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP), bersama dua Perwira Tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), pada Selasa malam (3/11/2026).
Penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri ini sendiri berfokus pada dugaan pelanggaran akses ilegal (illegal interception) melalui pengoperasian Lawful Interception Management System (LIMS) di luar prosedur Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010, serta tindakan penghapusan log data elektronik yang mengancam para tersangka dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara.
Menyikapi dinamika nasional tersebut, John F. S. Pandeirot memaparkan empat pokok pandangan hukum dan sikap resmi WPIT Sulawesi Utara:
- Kecam Keras Ancaman Terhadap Simbol Negara: WPIT Sulawesi Utara mengecam keras segala bentuk tindakan melanggar hukum yang mencederai institusi kepresidenan. Tindakan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap Presiden RI dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dan stabilitas nasional.
- Dukung Penuh Penegakan Hukum Berbasis Scientific Investigation: Pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada Bareskrim Polri atas langkah profesional dan independen melalui pendekatan scientific crime investigation. Pengungkapan prosedur LIMS yang menyalahi aturan membuktikan bahwa prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
- Komitmen Jaga Kondusivitas Keamanan Daerah: Di tingkat regional, masyarakat adat Sulut di bawah naungan WPIT berkomitmen untuk terus menjaga persatuan, ketertiban, serta mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah bangsa.
- Hukum Berdiri Tegak di Atas Segala Kepentingan: WPIT meyakini bahwa penetapan tersangka dan penahanan para pihak terkait merupakan bukti konkret bahwa hukum di Indonesia berlaku adil, melampaui batasan jabatan maupun kepentingan personal demi melindungi marwah negara. (Siaran Pers Resmi WPIT Sulawesi Utara)
Saat ini belum ada komentar