Pemprov Sulut Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Kiai Modjo
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, POJOKSULUT.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menyambut bangga penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pengakuan tertinggi negara ini dinilai sebagai bukti nyata kontribusi besar Sulut dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., hadir langsung dalam upacara bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut untuk mendampingi ahli waris Kiai Modjo menerima piagam serta tanda kehormatan dari Presiden.
Pemprov Sulut memandang keputusan ini sebagai bentuk apresiasi negara terhadap perjuangan lintas batas Kiai Modjo.
Tokoh besar ini tak hanya memimpin perlawanan bersenjata melawan kolonialisme Belanda, tetapi juga meletakkan fondasi kerukunan umat di tanah Minahasa.
Penganugerahan ini menegaskan peran strategis Sulawesi Utara dalam panggung sejarah perjuangan nasional. Kiai Modjo bukan hanya tokoh sejarah, melainkan simbol keberagaman dan persatuan yang kami rawat hingga hari ini.
Bagi Pemprov Sulut, momentum bersejarah ini akan ditindaklanjuti dengan penguatan program pelestarian sejarah daerah.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan kawasan Kampung Jawa Tondano di Kabupaten Minahasa sebagai cagar budaya dan destinasi wisata sejarah-religi unggulan.
Kampung Jawa Tondano sendiri terbentuk saat Kiai Modjo diasingkan oleh kolonial Belanda usai Perang Jawa (1825–1830).
Di tempat pengasingan tersebut, Kiai Modjo beserta pengikutnya membangun komunitas yang hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat asli Minahasa.
Harmoni yang terbangun selama berabad-abad ini dinilai Pemprov Sulut sebagai warisan paling bernilai dari Kiai Modjo, yang menjadi bukti nyata toleransi antar umat beragama dan antar suku di Bumi Nyiur Melambai.
Keberhasilan penetapan gelar pahlawan ini tidak lepas dari pengawalan Pemprov Sulut bersama tim peneliti daerah.
Usulan tersebut telah melewati proses pengkajian ilmiah dan administratif yang panjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di tingkat pusat.
Pemprov Sulut berharap keteladanan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan Kiai Modjo dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Utara dalam membangun daerah dan menjaga keutuhan NKRI. (nes)
Saat ini belum ada komentar