Korupsi PD Pasar Tomohon, Satu Calon Tersangka Sudah Mengembalikan Uang

By 25 Okt 2017, 19:22:01 WIBTomohon

Korupsi PD Pasar Tomohon, Satu Calon Tersangka Sudah Mengembalikan Uang

Sugandi Putra Mokoagouw, SH

Hamzah Thayeb Wartawan pojoksulut.com

TOMOHON - Kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon mewariskan sisa anggaran sekitar Rp580 juta kepada manajemen baru, namun sampai akhir tahun 2015 laporan keuangan semua nihil. Kala itu Dirut PD Pasar Tomohon dipegang Hofny Kalalo SH sementara Badan Pengawas Wilhem Gontha. Ada kejanggalan mereka dipanggil hearing Dekot Tomohon dan dipertanyakan soal tidak adanya pemasukan ke kas daerah ini.

Ada yang menarik dari kasus PD Pasar Tomohon ini, dimana salah satu calon tersangka (TP) seiring perjalanan pemeriksaan, telah mengembalikan uang yang diselewengkan sekitar 100 jutaan lebih.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan negeri Tomohon melalui pada pojoksulut.com, Rabu, 25/10/17.

“satu orang calon tersangka telah mengembalikan uang namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi” jelas Sugandi.

Lebih jauh Sugandi menjelaskan bahwa pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (HT)

 


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Support

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Informasi Apa Yang Paling Anda Sukai?
  Pemerintahan dan Politik
  Ekonomi
  Pariwisata dan Budaya
  Kesehatan
  Kuliner
  Shopping

Komentar Terakhir

  • HessIrrarf

    gsn casino <a href="https://freecasinogames.icu/">river spirit casino ...

    View Article
  • Guestabivy

    <a href=" https://paydayloansbadcredit.icu/ ">orange county bad credit ...

    View Article
  • unPannoniap

    real casino <a href="https://onlinecasinoslots.ooo/">seneca allegany ...

    View Article
  • Guestabivy

    <a href=" https://speedycash.icu/ ">payday loans online</a>, cash ...

    View Article