Hak Masyarakat Adat Harus Dilindungi Negara

By 04 Agu 2017, 05:33:21 WIBManado

Hak Masyarakat Adat Harus Dilindungi Negara

MANADO,Pojoksulut

Konsolidasi jaringan untuk mendorong lahirnya peraturan daerah atau perda terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Sulut. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulut, Rabu (02/08/2017), menggelar

Dalam konsolidasi yang digear di Whize Prime Hotel ini, menghadirkan tiga pembicara masing-masing akademisi Unsrat, DR Cornelis Tangkere SH MH, Pengurus AMAN Pusat, Muhamad Arman, dan Biro Hukum Setdaprov Sulut, Steven Roring.

Moderator Matulandi Supit, Tangkere menjelaskan, posisi masyarakat adat harus dilihat dari dua pandangan yakni posesio naturalis di mana hak masyarakat adat itu diperoleh dan dimiliki berdasarkan keabdian. “Bukan dari regulasi dan pemerintah,” tegasnya.

Sedangkan pandangan kedua adalah yuristik posesio. “Kalau pendekatan yuristik posesio, ini kekeliruan. Karena harus diatur dulu oleh pemerintah. Kalau ini kita dorong makan akan terjadi kontradiktif,” kata Dosen Fakultas Hukum Unsrat.

Menurutnya, Kalau alamiah dan kodrati maka tidak perlu dilakukan pengakuan. “Rumusannya Pasal 18b ayat dua UUD 1945, saya kritik rumusan pasal itu karena penghancuran secara sistematis,” terangnya.

Ditambahkan, kalau AMAN masih memakai pasal itu, maka AMAN juga ikut menghancurkan masyaraka adat. “Mendorong Perda itu tidak tepat. Harus amandemen UUD 1945. Dan kerancuan konseptual ini menyebabkan pelanggaran HAM. Pemerintah hadir untuk memprotek, bukan mencaplok,” tegasnya.

Sementara itu, Muhamad Arman menuturkan, mengapa AMAN masuk dalam legislasi UU karena pihaknya tidak mau disebut gerakan separatis. “Tapi kita justru memperkuat kebhinekaan. Karena masalah utama adalah kriminalisasi, ketika masyarakat adat  mempertahankan hak tradisi mereka,”terangnya sembari mengatakan mau tidak mau pihaknya juga harus menempuh cara-cara legal dengan lahirnya UU hingga perangkat di bawahnya seperti Perda untuk melindungi masyarakat adat.

Sedangkan, Steven Roring menuturkan, peran dari pemerintah untuk masyarakat adat masuk dalam tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum khususnya sub bagian bantuan hukum dan HAM. “Tentu proses lahirnya Perda itu dari usulan SKDP, dan melalui pembahasan di DPRD,” sambungnya.

Ketua AMAN Sulut, Rivo Gosal mengatakan, konsolidasi jaringan itu sangat penting untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat.(erick)


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Support

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Informasi Apa Yang Paling Anda Sukai?
  Pemerintahan dan Politik
  Ekonomi
  Pariwisata dan Budaya
  Kesehatan
  Kuliner
  Shopping

Komentar Terakhir

  • Barang Promosi

    Semoga akan semakin banyak seminar nasional yang mengangkat tema atau topik yang dapat ...

    View Article
  • TutuApp

    The [url=https://tutuapp.me]TutuApp [/url] is an aide which provide the paid and the ...

    View Article
  • JackNelson

    The <a href="https://tutuapp.me">TutuApp </a> is an aide which ...

    View Article
  • berita pembunuhan

    semoga angka kriminal bisa menurun ...

    View Article